loading...
Posko Universitas Negeri Padang (UNP) di Kabupaten Agam memberikan layanan medis dan layanan psikososial bagi masyarakat terdampak banjir. Foto/Diktisaintek.
JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) bergerak cepat bersama seluruh perguruan tinggi dalam merespons bencana banjir bandang , longsor, dan galodo yang melanda Sumatera Barat sejak akhir November 2025.
Melalui kekuatan akademik, jejaring sosial, dan kolaborasi multidisiplin, perguruan tinggi menjadi bagian penting dari upaya penyelamatan, pemulihan, hingga penguatan ketahanan masyarakat.
Hadir di Sumatera Barat, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), Khairul Munadi melakukan koordinasi intensif dan pemantauan bersama Rektor Universitas Andalas (Unand), tenaga medis setempat, Tim Satuan Tugas (Satgas), di Posko Kesehatan Universitas Andalas, yang saat ini menjadi salah satu klaster pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana banjir di Sumatera Barat, Jumat (12/12/2025).
Baca juga: Kemendiktisaintek Gerakkan Bantuan Berbasis Perguruan Tinggi untuk Bencana Banjir di Sumut
Dalam kunjungan lapangan, Dirjen Dikti menyampaikan apresiasi atas kerja cepat dan koordinasi yang dilakukan dalam memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana, dan menegaskan bahwa kolaborasi lintas kampus menjadi faktor penting dalam memperkuat efektivitas penanganan di lapangan.
“Kolaborasi antarperguruan tinggi ini berjalan sangat baik. Dengan menggabungkan tenaga dan sumber daya, penanganan di lapangan menjadi lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Dirjen Khairul, melalui siaran pers, dikutip Sabtu (13/12/2025).
Sementara itu, Relawan Kesehatan Unand menjelaskan bahwa posko kesehatan yang dijalankan berfungsi sebagai pusat pelaporan, pengolahan data kesehatan, serta pengendali distribusi tenaga medis. Saat ini sistem pelaporan kesehatan di posko tersebut mengacu pada Medical Data System (MDS) yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO). Setiap tenaga kesehatan yang turun ke lapangan menggunakan kode dan format standar WHO untuk melaporkan temuan kasus di wilayah terdampak.
