Ketika Ijazah Tenggelam dalam 'Satelit-Satelit Isu'

Ramdansyah
Praktisi Hukum Tifa – Roy’s Advocate & Ketua Bidang di Majelis Nasional Kahmi

Tribute to Jusuf Kalla

Di tengah ruang publik yang semakin gaduh, polemik dugaan ijazah Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sesungguhnya telah bergerak jauh melampaui persoalan autentisitas dokumen. Yang semula tampak sebagai isu administratif kini berkembang menjadi pertarungan untuk menentukan apa yang layak disebut sebagai persoalan utama dan apa yang sekadar gangguan periferi.

Fenomena itu melahirkan apa yang dapat disebut sebagai “satelit-satelit isu”: rangkaian polemik turunan yang terus mengelilingi persoalan utama, tetapi justru menjauhkan publik dari substansi pokoknya. Akibatnya, perhatian masyarakat terseret ke dalam konflik identitas, perang sentimen, rumor personal, hingga kegaduhan media sosial yang tidak pernah benar-benar menyentuh inti masalah.

Padahal, pokok persoalannya sesungguhnya sederhana: dapatkah polemik tersebut diselesaikan secara terbuka, transparan, dan meyakinkan publik? Namun, ruang publik Indonesia justru bergerak ke arah sebaliknya. Demokrasi tidak lagi bekerja sebagai arena pencarian kebenaran, melainkan arena perebutan perhatian.

Dalam situasi demikian, yang menentukan bukan lagi siapa yang memiliki argumentasi paling kuat, melainkan siapa yang paling mampu menguasai fokus publik. Substansi dikalahkan sensasi. Fakta tenggelam oleh viralitas. Politik akhirnya berubah menjadi kompetisi untuk mengendalikan emosi massa.

Politik Pengalihan Perhatian

Pernyataan Jusuf Kalla yang meminta agar polemik ijazah diselesaikan secara terbuka sebenarnya merupakan upaya mengembalikan persoalan pada substansi. JK menyatakan bahwa apabila ijazah asli memang ada, maka polemik itu dapat diselesaikan dengan menunjukkan dokumen tersebut secara terbuka kepada publik.

Namun, respons yang muncul justru bergerak keluar konteks. Tuduhan bahwa JK mendanai pihak tertentu, penyebaran potongan ceramah agama di Universitas Gajah Mada (UGM) tanpa konteks, hingga laporan dugaan penistaan agama berubah menjadi isu baru yang menggeser perhatian publik dari pertanyaan utama. Di titik inilah politik pengalihan perhatian bekerja secara efektif.

Fenomena semacam itu sesungguhnya bukan hal baru dalam politik modern. Dalam teori agenda setting, John W. Kingdon (2011) menjelaskan bahwa politik pada dasarnya adalah perebutan untuk menentukan isu mana yang layak memperoleh perhatian publik. Tidak semua persoalan diperlakukan sama; sebagian isu diperbesar, sementara sebagian lain dipinggirkan.

Karena itu, ketika isu verifikasi dokumen bergeser menjadi polemik agama dan penyerangan personal, yang bekerja bukan semata dinamika hukum, melainkan juga mekanisme politik untuk membentuk arah perhatian masyarakat.

Logika media sosial memperparah keadaan tersebut. Dalam ruang digital, viralitas jauh lebih cepat bekerja dibanding argumentasi rasional. Potongan video JK lebih mudah menyebar dibanding klarifikasi utuh mantan Wakil Presiden ini. Emosi lebih efektif memobilisasi massa dibanding penjelasan substantif. Akibatnya, ruang publik bergerak bukan berdasarkan pencarian kebenaran, melainkan kompetisi sentimen.