TPAKD: Dari Akses Menuju Kesejahteraan

Candra Fajri Ananda
Wakil Ketua Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

EKONOMI Indonesia tumbuh 5,11% sepanjang 2025, dengan Produk Domestik Bruto mencapai Rp23.821,1 triliun dan PDB per kapita sebesar Rp83,7 juta (BPS, 2026). Namun, di balik pertumbuhan tersebut, Bank Indonesia mencatat masih terdapat fasilitas kredit yang belum dimanfaatkan (undisbursed loan) sebesar Rp2.506,47 triliun atau 22,65% dari plafon kredit yang tersedia pada Januari 2026.

Dua angka ini menghadirkan sebuah paradoks: ketika dana tersedia dalam jumlah besar, sebagian kapasitas pembiayaan belum sepenuhnya bertemu dengan kebutuhan produktif masyarakat dan dunia usaha. Persoalan pembangunan ekonomi, karena itu, tidak semata-mata terletak pada seberapa banyak likuiditas tersedia atau seberapa besar kredit dapat disalurkan.

Tantangan yang lebih mendasar adalah memastikan bahwa sumber daya keuangan tersebut benar-benar mengalir menuju kegiatan yang produktif, menciptakan nilai tambah, membuka kesempatan kerja, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sektor keuangan pada hakikatnya menjalankan fungsi seperti sistem sirkulasi dalam perekonomian. Dana dihimpun dari masyarakat, dialokasikan kembali melalui kredit, pembiayaan, investasi, dan berbagai instrumen pengelolaan risiko, kemudian diterjemahkan oleh sektor riil menjadi produksi, pendapatan, dan kesempatan ekonomi.

Karena itu, sektor keuangan yang sehat dan sektor riil yang produktif harus tumbuh secara beriringan. Sistem keuangan yang kuat tidak akan menghasilkan dampak optimal apabila pelaku usahanya belum memiliki produk yang kompetitif, tata kelola yang baik, produktivitas yang memadai, atau akses pasar yang luas.

Sebaliknya, sektor riil yang potensial juga sulit berkembang ketika akses terhadap modal terlalu terbatas, mahal, atau tidak sesuai dengan siklus usahanya. Modal, dengan kata lain, hanya akan memberikan manfaat ketika bertemu dengan usaha yang memiliki kapasitas untuk mengubahnya menjadi nilai ekonomi.

Demikian pula perluasan akses keuangan, tak seharusnya hanya bertumpu pada perbankan. Masyarakat dan dunia usaha memiliki karakteristik serta kebutuhan yang beragam sehingga membutuhkan lebih banyak pintu pembiayaan melalui pergadaian, koperasi, perusahaan pembiayaan, modal ventura, lembaga keuangan mikro, asuransi, maupun layanan pendanaan berbasis teknologi.