loading...
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan DPR Alimudin Kolatlena. Foto: Dok DPR
JAKARTA - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan DPR Alimudin Kolatlena mengungkapkan bahwa salah satu substansi strategis yang tengah dimatangkan pansus terkait RUU tersebut adalah formulasi Dana Khusus Kepulauan. Alimudin mengatakan, skema tersebut harus disusun secara hati-hati agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan tidak berbenturan dengan mekanisme pendanaan yang sudah tersedia.
“Dana Khusus Kepulauan ini kita dorong sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan di daerah kepulauan. Karena karakteristiknya berbeda, tentu membutuhkan pendekatan pembiayaan yang juga berbeda,” ujar Alimudin, Selasa (11/8/2026).
Dia menuturkan bahwa skema tersebut diarahkan untuk melengkapi instrumen fiskal yang telah ada, khususnya dalam menjawab kebutuhan pembangunan yang muncul akibat kondisi geografis wilayah kepulauan. Diketahui, pembahasan mengenai alokasi keuangan menjadi salah satu bagian yang dinilai krusial agar RUU tersebut setelah disahkan tidak berhenti sebagai regulasi, tetapi benar-benar memiliki daya implementasi.
Baca juga: DPR Usul Mekanisme Pra Judicial Masuk RUU Perampasan Aset
Pastikan Hak Masyarakat Lokal dan Adat
Selain aspek pembangunan dan pembiayaan, Pansus RUU Daerah Kepulauan juga akan memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak masyarakat lokal, masyarakat pesisir, serta masyarakat hukum adat. Politikus Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa pembangunan daerah kepulauan harus tetap menghormati wilayah kelola masyarakat dan hak ulayat adat yang telah berkembang secara turun-temurun.
“Undang-undang ini tidak saja melakukan harmonisasi secara administrasi dan regulasi, tetapi juga melakukan harmonisasi terhadap sistem ekonomi, hak ulayat adat, serta kearifan lokal yang ada di daerah-daerah berbasis kepulauan,” ujarnya.
